Penyebab Deforestasi dan Deradasi Hutan

Penyebab terjadinya Deforestasi dan Degradasi Hutan

Memperkirakan  bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 24,1 juta hektar tutupan hutan sejak tahun 1990 sampai 2010 (dari 118,5 juta ha pada tahun 1990 menjadi 94,4 juta ha pada tahun 2010), menempati posisi kedua setelah Brazil. Degradasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan pembalakan saja diperkirakan mencapai 626.000 ha per tahun3. Selain itu, kebakaran hutan yang hebat dan terjadi secara berkala berdampak terhadap sebagian besar areal hutan, terutama di Kalimantan dan sebagian wilayah di Sumatra, yang sebagian dipengaruhi oleh fenomena El Niño/Osilasi Selatan pada tahun 1997 serta diperparah oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.

Manfaat bersama yang diharapkan dari investasi FIP

Aksi-aksi dan investasi dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia dapat menghasilkan manfaat bersama (co-benefits) yang penting. Termasuk manfaat didalamnya berupa peningkatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Keuntungan lainnya antara lain peningkatan pemasukan nasional yang lebih tinggi dari kegiatan kehutanan, promosi kesetaraan gender, tersedianya jasa-jasa lingkungan seperti misalnya kualitas air yang lebih baik dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. 106. Dalam konteks REDD+, merupakan hal penting untuk mengakui bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dari masyarakat lokal dan adat, dan manfaat sosial dan ekonomi dianggap sebagai manfaat utama, Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut jauh lebih bermanfaat daripada sekedar aksi-aksi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan hutan. Oleh sebab itu, perubahan transformasional bukan hanya untuk pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara efektif dan berkelanjutan individu-individu, masyarakat dan komunitas yang bergantung pada hutan.

Pendorong utama untuk mengarus-utamakan kesiapan REDD+ sekaligus pelaksanaannya di Indonesia diantaranya penguatan kelembagaan, perencanaan tata guna lahan, pengembangan masyarakat dan penguatan usaha-usaha kehutanan. Investasi FIP di bidang ini harus memberikan sejumlah manfaat ekonomi dan sosio-budaya, termasuk berikut ini:

•         Pengakuan yang lebih baik terhadap hak-hak yang sah atas lahan dan penurunan konflik yang terjadi yang berkaitan dengan perebutan klaim atas lahan dan yang berkaitan dengan lahan;

•         Peningkatan investasi di kawasan yang terdegradasi, meningkatkan kontribusi mereka terhadap pengurangan kemiskinan, produksi kayu, dan jasa lingkungan;

•         Meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal melalui pengembangan peluang pendapatan alternatif yang tidak memberikan tekanan kepada hutan;

•         Pembagian manfaat dari hutan yang lebih transparan dan setara, termasuk pembagian manfaat REDD+;

•         Meningkatkan iklim investasi, yang dapat memberikan stabilitas usaha lebih besar dan dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan;

•         Partisipasi lokal yang lebih efektif dalam proses perencanaan pemerintah dan memperkuat kapasitas negosiasi dari kelompok lokal dalam kebijakan tata pemerintahan;

•         Kontribusi terhadap ekonomi lokal dengan menyediakan mata pencaharian bagi orangorang yang hidup di daerah kawasan hutan; dan

•         Meningkatkan akses terhadap hasil-hasil hutan non-kayu dan manfaat hutan lainnya.

Perlindungan kawasan hutan di Indonesia juga mengamankan jasa-jasa lingkungan yang vital. Hal ini termasuk perlindungan daerah aliran sungai dan tingkat kualitas air, kesuburan Dokumen Rencana Investasi Kehutanan Indonesia tanah, mencegah banjir dan erosi, mengurangi serangan hama, penurunan tingkat kebakaran hutan, serta menjaga habitat binatang dan ikan. Simpanan keaneka-ragaman hayati yang besar di hutan-hutan Indonesia menjamin bahwa upaya REDD+ berkontribusi secara signifikan terhadap upaya nasional dan global untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Tweet